Rumah Pahlawan Nasional, Moh. Yamin Disita

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beritamedia.id – Rumah pahlawan nasional Prof Muhammad Yamin yang terletak di Jalan Diponegoro No.10 Jakarta Pusat, dieksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (2/7).

Proses eksekusi tersebut sempat mengalami ketegangan karena pihak keluarga mencoba menghalangi para eksekutor.

Roy Rahajasa Yamin, cucu Moh, Yamin berusaha menahan gerak eksekutor yang merangsek masuk ke dalam, namun usahanya tidak berhasil.

“Proses eksekusi tetap kami lanjutkan selama tidak ada perintah penundaan dari pimpinan,” ucap juru sita.

Penyitaan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakpus terkait penunggakkan pembayaran cicilan sebesar Rp 148 miliar oleh penghuni rumah.

Tunggakkan tersebut terkait pembangunan internet ke desa yang diinisiasi Kementerian Informatika dan Telekomunikasi yang saat itu menterinya dijabat Tifatul Sembiring.

Penasihat Hukum Keluarga Prof Muhammad Yamin, Martina, menerangkan perkara utang piutang terjadi pada 29 Juni 2011. Penghuni dengan mengatasnamakan PT Rahajasa Media Internet (PT Radnet), memanfaatkan fasilitas pinjaman khusus dari Bank BJB untuk biaya pengerjaan proyek KPU/USO di Keminfo RI.

“Keluarga ini menjaminkan sertifikat untuk mengerjakan proyek pemerintah,” kata Martina saat dihubungi, Rabu, 1 Juli 2020.

Martina menerangkan, proyek yang dikerjakan oleh PT Radnet rampung pada 2014. Namun, upah belum juga dicairkan.

“Kita sudah menagih-nagih. Sampai kita gugat juga perusahaan yang memberikan proyek. Kami menang dan perusahaan itu harus bayar ke PT Radnet sebesar Rp 205 Miliar,” ucap dia.

Martina menerangkan, Bank BJB saat itu sebetulnya telah memahami masalah yang sedang dihadapi oleh PT Radnet. Tapi, pihak perbankan justru malah mendaftarkan PKPU dan keluarkan keputusan mempailitkan PT Radnet pada tanggal 20 Agustus 2019.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana menjelaskan bahwa statusnya belum ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya.

Iwan menjelaskan bahwa perpindahan kepemilikan bangunan tersebut sah secara undang-undang terlebih diketahui bahwa rumah tokoh pergerakan nasional itu belum ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Gubernur (Keputusan Gubernur).

Baca Juga :  Wakil Walkot Bogor Akan Sosialisasi PSBB Bersama Tokoh Agama

Meskipun pada 2013 lalu Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta memberikan piagam penghargaan anugrah budaya kepada pihak keluarga Moh Yamin.

“Rumah Moh Yamin belum ditetapkan dengan SK Gubernur, memang pada tahun 2013 rumah itu oleh Pak Joko Widodo mendapat piagam penghargaan Anugrah Budaya,” kata Iwan.

Secara de jure aturan itu mengatakan bahwa rumah tersebut belum ditetapkan bangunan cagar budaya, karena belum ada Kepgubnya.

“Boleh atau tidak di dalam aturan perpindahan tangan pelapasan hak di dalam UU Cagar Budaya no 11 tahun 2010? Tentu boleh,” ucapnya.

Share.

Leave A Reply