Bambang Widjojanto : Rapat Tertutup DPR – KPK Melanggar Undang-Undang

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beritamedia.id – Rapat dengar pendapat (RDP) tertutup antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat cibiran dari beberapa pihak. Salah satunya datang dari eks-Pimpinan KPK Bambang Widjojanto yang menyebut rapat itu melanggar prinsip keterbukaan KPK.

“Tindakan rapat tertutup itu potensial dikualifikasi telah melanggar prinsip penting di dalam UU KPK yang melanggar azas keterbukaan,” ujar Bambang lewat keterangan tertulis, Rabu, 8 Juli 2020.

Menurut Bambang, DPR harus menyampaikan secara terbuka alasan rapat digelar tertutup di gedung lembaga antirasuah tersebut. “Ini perlu dilakukan agar tidak terjadi fraud dan konflik kepentingan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, rapat tertutup akan menimbulkan pertanyaan publik. Publik akan menduga-duga sehingga muncul tudingan miring seperti KPK sekarang tengah bersekutu dan dibayangi kuasa kegelapan.

Bambang juga menilai, dari kejadian tersebut publik bisa menilai sendiri perbedaan fundamental antara pimpinan KPK sekarang dan sebelumnya.

“Rapat tertutup tabu dilaksanakan oleh pimpinan periode-periode sebelumnya”, jelasnya.

Cibiran juga dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Melalui penelitinya Kurnia Ramadhan yang menyebutkan pertemuan tertutup tersebut dan berbagai kejanggalannya.

“Harusnya, DPR mengagendakan pertemuan RDP itu di Gedung DPR secara terbuka dengan mempertanyakan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini. Misalnya, tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik atas kontroversi helikopter mewah yang digunakan Komjen Firli Bahuri (Ketua KPK) beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Saat ini menurutnya, KPK harusnya membahas dua hal yang penting untuk disorot.

“Pertama, tidak ada urgensinya mengadakan RDP di Gedung KPK. Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif,” katanya.

Kedua, RDP dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik.

Baca Juga :  Tingkat Penularan Covid-19 Tinggi, Pemerintah Kurang Dipercaya Masyarakat
Share.

Leave A Reply