10 Desa di Meranti Jadi Peserta FFVP RAPP

SELAT PANJANG – Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme (FFVP) dinilai efektif menekan angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Melalui kerjasama berbagai pihak, program ini terbukti mampu mencegah karhutla di 750 ribu hektar lahan yang berada di tiga Kabupaten di Riau, di antaranya Pelalawan, Siak dan Kepulauan Meranti. Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir mengatakan program ini sangat baik dalam menjaga ekosistem dan lingkungan dari kebakaran. Ia tidak ingin karhutla kembali marak.“Musim kemarau berpotensi menimbulkan karhutla, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kita harus bersama-sama menggalang kerjasama dengan semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah karhutla,” tutur Irwan saat kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Program Desa Bebas Api, Selasa (30/6) di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.Program yang diinisiasi oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) ini kembali melibatkan sebanyak 10 desa yang berada di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.”Kami mendukung penuh program Desa Bebas Api ini karena mencegah lebih baik daripada memadamkan. Sebab, Karhutla ini akan merepotkan semua pihak dan yang tak kalah penting menghabiskan sumber daya,” ujarnya.Untuk itu, Pemkab Kepulauan Meranti akan melayangkan surat edaran dan kesiapsiagaan ke semua kecamatan dan desa untuk bersiap menghadapi musim kemarau. Selain itu pihaknya juga mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api atau MPA, peralatan pemadaman, sumber air atau embung untuk antisipasi.Lebih jauh dikatakan Bupati, semua layak bersyukur karena sejak digulirkannya Program Desa Bebas Api telah mampu menekan angka Karlahut di Kepulauan Meranti khususnya di dua Kecamatan yakni Tasik Putri Puyu dan Merbau.”Kalau saya tahu persis, Alhamdulillah semenjak adanya program yang satu ini memang kebakaran hutan dan lahan di Pulau Padang bisa dikendalikan secara sangat signifikan ini bisa kita lihat kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2011-2012 dimana pada saat itu kebakaran hutan yang terjadi di daerah Pulau Padang dan sekitarnya yang pada saat itu sangat merepotkan.Saya masih ingat betul bagaimana upaya kita menghadapi kebakaran hutan waktu itu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen PT RAPP yang sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan Karhutla ini,” kata Irwan.Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufik Lukman Nurhidayat mengatakan, pentingnya sinergitas dari berbagai pihak baik itu Pemerintah, TNI, Polri, Dunia Usaha serta masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla.”Jadikan MoU ini sebagai motivasi dan meningkatkan sinergitas antara semua pihak untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla di wilayah Kepulauan Meranti,” kata Kapolres.Stakeholder Relation (SHR) Manager wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Susilo Sudarman mengatakan, pihak RAPP menilai Riau khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak hutan tropis dan rawa gambut sehingga kondisi ini perlu menjadi perhatian semua pihak khususnya dimusim kemarau yang rentan terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).Untuk itu memasuki musim kemarau saat ini, PT RAPP mulai fokus menjaga area konsesi perusahaan dan sekitarnya dari terjadinya Karlahut. “Karena kita sering lupa untuk mencegah terjadi kebakaran hutan padahal mencegah lebih baik daripada memadamkan,” ujar Susilo. Dikatakan Susilo secara teknis pihaknya menyediakan kru leader di setiap desa yang akan memantau dan mengkoordinasikan kepada perusahaan maupun stakeholder lainnya bila terjadi kebakaran. “Setiap desa ada satu kru leader yang kita hire kecuali desa Lukit itu ada dua orang karena luas wilayahnya,” ujar Susilo.PT RAPP dikatakan Susilo akan terus hadir dan berupaya untuk meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, TNI/Polri serta masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi Karlahut.Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi foto bersama Forkopimda dan manajemen PT RAPP. “Seperti yang selalu ditekankan pimpinan kehadiran kami (PT RAPP), bukan sebagai tamu tapi merupakan bagian dari masyarakat untuk sama-sama menyelesaikan PR besar yakni mencegah terjadinya Karlahut,” ucapnya.Dia juga mengatakan program ini dimulai pada tahun 2014. Saat itu, empat desa tercatat sebagai peserta. Tahun 2015 jumlah desa peserta melonjak menjadi 18 desa. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 program tersebut diikuti masing-masing oleh 18 desa dan 9 desa. Tahun 2019 RAPP kembali melakukan MoU dengan 9 desa yang berada di wilayah operasional perusahaan sehingga total peserta Desa Bebas Api sudah mencapai 79 desa. Program ini memiliki 5 elemen utama yaitu reward senilai 100 juta rupiah dalam bentuk program kepada desa yang tidak terjadi kebakaran selama 3 bulan, keterlibatan crew leader untuk mendukung pencegahan kebakaran, bantuan pembukaan lahan melalui peralatan pertanian, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat termasuk anak-anak sekolah yaitu Fire Aware Community (FAC) serta pemantauan kualitas udara melalui perangkat PM10 di 7 desa. “Ada 3 bentuk kegiatan FAC di antaranya FAC Goes to School, FAC Goes to Movie dan FAC Goes to Market. Untuk tahun 2020 ini, FAC akan menjangkau 60 sekolah dan 10 pasar di 3 kabupaten yang merupakan kabupaten dengan cakupan wilayahnya sebagian besar lahan gambut,” katanya. (Ali Imroen)Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?Silakan SMS ke 0813 7176 0777via EMAIL: redaksi@halloriau.com (mohon dilampirkan data diri Anda)

Baca Juga :  Cegah Virus Corona Masuk ke Dumai, Diskes bersama KKP Periksa Kesehatan ABK dari Cina

Komentar Anda :
Sumber: halloriau.com

Comments are closed.