Kemenhub : Tidak Pernah Usulkan Regulasi Pajak Untuk Sepeda

Beritamedia.id – Kemenhub membantah kabar akan dikenakannya pajak untuk sepeda. Bantahan ini disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi yang mengatakan Institusinya tidak pernah mengusulkan regulasi pajak untuk sepeda.

“Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak justru kita mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktivitasnya,” kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (29/6) malam.

Ia menjelaskan, justru saat ini Kemenhub memprioritaskan regulasi penggunaan sepeda agar masyarakat bisa bersepeda dengan aman dan nyaman di jalanan ibukota.

Regulasi keamanan tersebut diwacanakan melihat antusiasme yang tinggi dari masyarakat  untuk bersepeda disaat pandemi covid-19.

ia menyebut sangat penting untuk membuat regulasi keamanan dan untuk menyiapkan regulasi itu, ia mengakui telah melakukan riset ke beberapa negara juga mengalami peningkatan dalam bersepeda.

“Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tuturnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda.

“Biasanya seperi ini diatur oleh peraturan daerah selama ini. Jadi menurut saya kemungkinan saya akan mendorong, minimal menyiapkan infrastruktur jalan untuk penggunan sepeda,” ungkap Budi.

Untuk Jakarta sendiri ia melihat dari segi infrastruktur sudah sangat bagus. terlihat dengan sudah tersedianya jalur khusus untuk sepeda di beberapa ruas jalan.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur sepeda, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.

Baca Juga :  Sampaikan Duka Cita, Jokowi Minta Tewasnya 2 Mahasiswa Diusut

Selain itu, menurut dia, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22 tahun 2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

Untuk itu, Budi sangat mendukung jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan infrastruktur sepeda.

“Karena jangan sampai, kita mendorong penggunaan sepeda kalau fasilitasnya belum kita siapkan,” ujar Budi.

Leave A Reply