KAI Tagih Hutang Pemerintah Sebesar 257,87 Miliar

Beritamedia.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hari ini mengadakan pertemuan  dengan Komisi V DPR RI. Dalam pertemuan tersebut terungkap fakta bahwa pemerintah masih memilik hutang kepada KAI sebesar 257,87 Miliar Rupiah.

Hal tersebut disampikan langsung oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Didiek Hartantyo. Ia menambahkan utang sebesar Rp 257,87 miliar adalah  utang dari tahun 2015, 2016 dan 2019.

“Jadi untuk tahun 2015, yang sudah dilakukan audit di tahun 2016 berdasarkan LHP Nomor 34 tanggal 21 Agustus 2016, maka pemerintah dinyatakan kurang bayar Rp 108 miliar,” ujar Didiek dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR RI, Selasa (30/6).

Lalu untuk utang tahun 2016, sesuai dengan LHP BPK 2016, pemerintah tercatat berutang sebesar Rp 2,2 miliar. Sementara untuk tahun 2019, sesuai BA BPK 2019, pemerintah berutang Rp 147,38 miliar. Dengan demikian setelah ditotal, maka jumlah utang pemerintah kepada KAI mencapai Rp 257,87 miliar.

Didiek melanjutkan, pembayaran utang ini akan membantu likuiditas KAI dalam menghadapi pandemi Corona. Dirinya berujar, saat ini, pendapatan KAI menurun karena operasional Kereta Api (KA) juga menurun.

Dampak pandemi COVID-19 mulai terasa sejak pertengahan Maret. Ia mengakui hanya bisa mengoperasikan kereta komuter dan lokal. “Ini sudah dilakukan sesuai stress test. Yang kita operasikan commuter dan lokal,” jelas Didiek.

Ditambah lagi, minat masyarakat untuk bepergian dengan menggunakan Kereta Api juga sangat minim. Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi masyrakat untuk bisa menggunakan angkuta kereta jarak jauh.

Misalnya saja Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk masyrakat yang hendak keluar masuk Jabodetabek. Lalu ada juga persyaratan hasil rapid tes untuk memastikan masyarakat benar-benar bebas dari covid-19.

Baca Juga :  Satu Orang Di Evakuasi Dari Rumah Pasien Positif Corona

“KA jarak jauh penumpang dengan rapid test SIKM, belum menimbulkan minat untuk berpergian. Kalau ada orang tua sakit, meninggal jadi mereka baru lakukan perjalanan,” tandasnya.

Didiek menegaskan pembayaran utang oleh pemerintah kepada KAI akan sangat membantu kinerja KAI terutama dari sisi likuiditas keuangan.

Selain itu, pembayaran pun akan memberikan keyakinan bagi stakeholders KAI (masyarakat, kreditur, mitra dan stakeholder lainnya), akan kepastian kolektibilitas piutang pemerintah, sehingga meningkatkan kepercayaan.

“Kami harapkan semoga apa yang kami sampaikan bisa dilaksanakan. Harapan kami apa yang dimohonkan pencairan utang pemerintah dapat direalisasikan,” imbuhnya.