Ini 3 Kementerian Yang Mendapat Teguran Keras Dari Jokowi

Beritamedia.id – Ultimatum reshuffle yang dihembuskan oleh Presiden Jokowi kepada jajaran menterinya bukan tanpa sebab.  Jokowi menilai kinerja dari sejumlah menterinya  dianggap tidak maksimal selama pandemi coivd-19.

Dalam video ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini, Minggu (28/6/2020) terlihat kekecewaan Jokowi.

Bahkan kemarahannya bisa terlihat dalam video itu ketika nada suaranya meninggi beberapa kali.

Jokowi meluapkan kemarahannya kepada menteri-menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang, baik itu akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!” ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Ia pun menegaskan tak akan ragu untuk menempuh langkah extraordinary, termasuk reshuffle kabinet, dan membubarkan lembaga negara demi menyelamatkan rakyat Indonesia.

“Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja ‘reshuffle’. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan,” ucap Jokowi.

opsi reshuffle yang dilontarkan Jokowi ini menuai sorotan publik. Mengingat desas-desus resuffle kabinet sudah berembus sejak 100 hari pertama kabinet Indonesia Maju bekerja.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga secara blak-blakan membeberkan sejumlah kementerian yang dianggap tidak maksimal.

Berikut ke-3 kementerian tersebut

1. Kementerian Kesehatan

Menurut Jokowi, Kemenkes baru membelanjakan 1,53 persen dari total Rp 75 triliun anggaran penanganan Covid-19. “Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua.”

Duit itu diminta Jokowi agar bisa segera dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran untuk memicu perekonomian.

“Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja peralatan segera dikeluarkan.”

Baca Juga :  Kemenkeu Cairkan Dana 1,6 Triliun Program Prakerja

Menurut anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, serapan anggaran Kementerian Kesehatan baru sebesar 47 persen. Duit keluar paling banyak untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kata politikus Partai Amanat Nasional ini, Kemenkes berdalih rendahnya penyerapan anggaran karena adanya pandemi Covid-19. Saleh menilai alasan itu tak bisa diterima. “Kalau (Covid-19) tidak berakhir sampai akhir tahun apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap?”

2. Kementerian Sosial

Belum maksimalnya bantuan sosial di masyarakat menjadikan Kementerian Sosial mendapat teguran keras. Jokowi ingin distribusi tersebut bisa 100%, walaupun ia juga menilai kinerja sekarang sudah lumayan.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan belanja bantuan sosial mencapai 56,7 persen. Bansos tunai tahap pertama sudah tersalurkan sebesar Rp 4,7 triliun dan tahap kedua Rp 4,19 triliun.

Juliari mengakui penyaluran ini masih belum memenuhi target 9 juta penerima. “Di sisa waktu tahap kedua ini dan tahap ketiga seluruh sisa target itu harus kami serap.”

Juliari mengatakan ada kenaikan target keluarga penerima manfaat untuk program keluarga harapan, dari Rp 8,3 triliun menjadi 37,4 triliun. Sejumlah keluarga penerima manfaat yang sudah menerima pembayaran April-Juni mendapat pencairan lagi.

Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai meningkat dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Angka bantuan naik dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu. Sehingga total bantuan bertambah dari Rp 15,2 triliun menjadi Rp 43,6 triliun.

Juliari mengaku telah meminta waktu kepada Presiden agar penyaluran bantuan sosial bahan pangan Jabodetabek dilonggarkan hingga 15 Juli dari target awal rampung akhir Juni. Ada 1,3 juta keluarga untuk Jakarta dan 600 ribu keluarga untuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Baca Juga :  RMI PWNU : Pemda Harus Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Santri

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Per 21 Juni 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyalurkan Rp 4,3 triliun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Bantuan itu diterima 7.181.331 Keluarga Penerima Manfaat di 73.692 desa.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengatakan ada beberapa alasan beberapa desa belum menerima dana desa dari pemerintah pusat. “Yang pertama memang desa itu posting APBDes, jadi Kementerian Keuangan tidak memiliki data yang kuat untuk menyalurkan,” katanya dalam video conference dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020.

Kedua, karena kepala desa adalah pejabat sementara. Hal ini terkait dengan lambatnya penanganan pemerintah daerah. Ketiga, adanya konflik antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini membuat musyawarah desa tidak bisa dilakukan sehingga tidak dapat menyusun APBDes.

Keempat, beberapa desa juga masih belum melengkapi laporan pertanggungjawaban tahun 2019, sehingga transfer dana desa terhambat. Kelima, adanya perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa yang baru.

Keenam, kesulitan geografis. Ketujuh, faktor bencana alam, data penerima bansos, hingga kebijakan bank juga menjadi persoalan tersendiri.

Leave A Reply