Ingat! Mulai 1 Juli Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Rinciannya

Beritamedia.id – Jangan lupa, mulai tanggal 1 Juli 2020 ini, iuran BPJS Kesehatan sudah naik. Kenaikan iuran ini sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Menanggapi kenaikan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan di balik kenaikan iuran tersebut.
Menurutnya, kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan.
“Terkait BPJS Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, tentunya ini untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan,” ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi video di Jakarta, Rabu (13/5/2020).
Berikut ini besaran iuran setiap kelas, cara turun kelas serta keringanan yang diberikan BPJS Kesehatan di masa pandemi ini bagi peserta yang menunggak iuran.

 

– Iuran peserta mandiri Kelas I menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.

– Iuran peserta mandiri Kelas II menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

– Iuran peserta mandiri Kelas III menjadi Rp 42.000, dari Rp 25.500

Untuk peserta mandiri Kelas III pemerintah akan memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Namun pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

BPJS Berikan Keringanan Bagi Penunggak

Walaupun mengalami kenaikan, namun BPJS juga concern dengan keadaan saat pandemi Covid-19.

Dikutip dari kompas.com, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pemerintah memberikan keringanan kepada peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran.

Peserta BPJS akan mendapat keringanan berupa pengurangan masa denda termasuk yang sudah memiliki tunggakan iuran.

“Kalau anda menunggak sampai 24 bulan, ya bayar sampai 6 saja. Nanti baru dijumlahkan. Tidak dipaksa peserta aktif untuk bayar semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, penugasan yang diberikan pemerintah kepada BPJS Kesehatan selama pandemi adalah memverifikasi klaim dari rumah sakit yang memberikan layanan terhadap pasien covid-19.

Baca Juga :  Pembuat Face Shield Di Jombang Terima 425 Pesanan Dalam 2 Minggu

“Sesuai ketentuannya, berkas-berkas rumah sakit yang dinyatakan lengkap, itu pemerintah langsung bayar 50 persen dulu ke RS, ini dilakukan agar cash flow RS tidak terganggu,” katanya.