Ideologi Melampaui Norma Positif

IDEOLOGI hanya ada dalam turunan aturan otonom, bukan harus dibuat dalam norma positif.Sila-sila Pancasila sudah dipandang sebagai ideologi dan diterima umum sebagai konsensus nasional. Sehingga semua produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berlandaskan Pancasila sebagai landasan ideologis.Sila pertama sudah menjadi rujukan bahwa Indonesia bukan negara Ateis. Sila pertama bisa dibaca dalam aturan peninggalan penjajah seperti hukum pidana, dan lain-lain.Sila kedua menunjukkan bahwa Indonesia memiliki manusia yang beradab. Sila kedua menjadi rujukan undang-undang hukum perdata, dan lain-lain yang privat sebab manusia Indonesia adalah makluk individu dan makluk sosial.Sila ketiga menunjukkan bahwa manusia beradab telah bersatu. Sila ketiga menjadi rujukan lahirnya peraturan yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan.Sila keempat, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pemimpin yang dipilih secara demokratis. Sila keempat, bisa juga dipahami dalam regulasi pemilu dan lain-lain.Sila kelima, membentuk arah tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni keadilan sosial. Sila kelima bisa dipahami dalam menajemen tata pemerintahan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Semua sila Pancasila dipandang sebagai ideologi dan menjadi rujukan dasar pembuatan peraturan perundang-undangan dan seluruh tata kelola hidup berbangsa dan bernegara.Ideologi sudah di atas lebih tinggi, jika diatur dalam norma positif maka kita sedang menurunkan derajat dan kehilangan rohnya. Dan tidak pernah ada di negara manapun yang ideologinya baik komunis, kapitalis, atau sosialis diatur dalam undang-undang.
Sumber: Radar NTT