Dinilai Diskriminatif, Arist Merdeka Sirait Tuntut Hentikan Proses PPDB Berdasarkan Usia

Beritamedia.id – Protes terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) semakin kencan menggema. Hari ini para orang tua murid bersama Ketua Komnas Perempuan dan Anak, Arist Merdeka Sirait akan melakukan demonstrasi di Kemendikbud menuntut penghentian seleksi PPDB berdasarkan usia.

Arist secara tegas akan meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghentikan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru SD/SMP/SMA di semua jalur (Zonasi, Afirmasi, Inklusi, Prestasi) yang diseleksi berdasarkan usia.

“Kami minta dibatalkan, ditinjau kembali, maka harus diulang kembali. Karena ini hak anak atas pendidikan, ini bukan belas kasihan. Tidak ada aturan murid baru dengan batasan usia. Undang Undang di internasional sekalipun, hanya ada di DKI Jakarta,” kata Aris di Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Ia membeberkan, Komnas Anak mendapat banyak laporan dari para orang tua murid terkait syarat usia tersebut. Banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah padahal siswa tersebut memiliki nilai akademik yang tinggi.

Hal tersebut bisa berdampak buruk pada kondisi psikologis anak. Anak bisa menjadi tidak percaya bahkan antipati pada pemerintah karena apa yang telah mereka lakukan secara serius dan  sungguh-sungguh menjadi sia-sia.

Alasan pemerintah mengutamakan peserta didik yang lebih tua dalam seleksi PPDB untuk memberikan kesempatan lebih kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi tidak tepat.

Ia juga menilai PPDB DKI Jakarta 2020 sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Permendikbud No 44 Tahun 2019. Ia bahkan menyebut Gubernur DKI Jakarta gagal paham terkait Permendikbud.

“Pemendikbud Nomor 44 Tahun 2019 salah dilaksanakan dan diterjemahkan dalam juknis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami menyebutkan gagal paham dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019,” kata Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait di tvOne, Minggu, 28 Juni 2020.

Baca Juga :  Wagub Jabar Motivasi Pengelola Bank Sampah Hade Jaya Garut

Menurutnya, banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan murid.

“Karena apa? Karena penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya,” ujar Arist.

Sementara untuk alasan Dinas Pendidikan Jakarta yang mengatakan bahwa DKI Jakarta memiliki demografi yang berbeda dengan daerah lain, menurut Arist, juga merupakan alasan yang tidak masuk akal. Karena implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 bukan hanya khusus untuk satu wilayah tapi berlaku umum untuk semua daerah di Indonesia.

“Jadi tidak masuk akal, oleh karena itu saya katakan batalkan itu (PPDB DKI Jakarta) dan ulangi lagi supaya berkeadilan,” tegasnya.

Leave A Reply