APT Pranoto Dibuka Lagi

 SAMARINDA KOTA. Sikap mendua diperlihatkan pemerintah pusat. Kebijakan untuk menutup semua aktivitas penerbangan baik di dalam maupun luar negeri dianulir. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengeluarkan surat edaran dengan memberikan kelonggaran kepada maskapai untuk tetap melayani penerbangan komersil, meski dengan prosedur yang sangat ketat.Kepala Unit Penyelengara Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto, Dodi Dharma Cahyadi mengatakan, melalui surat Edaran Nomor (SE) Nomor: 31/2020 terkait pengaturan penyelengaraan trasnportasi udara selama larangan mudik dalam rangka penyencegahan penyebaran Covid-19, maka bandara yang dia pimpin akan dibuka kembali.Dodi menjelaskan, Kemenhub hanya membuka trasnportasi semua moda, mulai darat, laut dan udara. Meski dengan protokol Kesehatan sesusai amanat Permenhub. Pembukaan transportasi dibuka mulai 7 April 2020 pukul 00.00 WIB.“Artinya kita mengikuti acuan yang sudah dikeluarkan Gugus Tugas,” kata Dodi, kemarin.Dodi juga menjelaskan, kriteria pengecualian dan persyaratan pengecualian, persyaratan perjalanan pasien, persyratan repatriasi pekerja migran semuanya ini diatur dalam surat edaran Gugus Tugas Covid-19.Repatriasi adalah kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya.Dalam aturan itu, pengendalian dan penegakan hukum dilaksanakan tim gabungan dari unsur pemerintah dan pemda dalam hal ini pemkab dan pemkot, TNI/Polri serta usur otoritas penyelangara sarana trasnportasi/pelaksana otoritas bandara udara.Menurut Dodi, setelah surat edaran itu keluar pihaknya langsung melakukan rapat secara online dengan pihak maskapai. Hasilnya, sejauh ini baru satu maskapai di APT Pranoto yang siap kembali melayani penerbangan. Yakni, Citilink dari dan menuju Jakarta dan Lion Air yang mulai aktif kembali pada 10 Mei nanti. “Jadi tidak serta merta semua maskapai,” kata Dodi.Namun dia mempertegas terkait fungsi Tim Gugus Tugas Covid-19 soal kriteria atau syarat penumpang yang boleh terbang. “Ini saya serahkan kepada Gugus Tugas dalam hal ini wali kota sebagai ketua,” paparnya.Yang pasti, kata Dodi bahwa calon penumpang harus lulus uji polymerase chain reaction (PCR) atau paling tidak Rapid Test dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit ataupun klinik yang sudah ditunjuk.“Kami sifatnya menjalankan amanat Surat Edaran. Tapi soal syarat merupakan kewenangan Gugus Tugas,” katanya.Dia meminta masyarakat tidak salah prespsi. Karena Gugus Tugas sudah mengeluarkan Surat Edaran soal empat kriteria pembatasan perjalan orang dalam rangka percepatan penaganan Covid-19. “Bukan dalam rangka mudik,” terangnya kembali.Dodi menambahkan bahwa akan membentuk posko penjagaan pemeriksaan di setiap sudut bandara. Nantinya akan dilengkapi fasilitas protokol kesehatan. Pelaksanaannya berkoordinasi dengan bandara udara, KKP, Polisi, TNI, Pemda, Pemkot dan intasni terkait lainnya.Dodi menjelaskan tentang tanggung jawab badan usaha angkutan udara atau maskapai untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam SE gugus tugas. Katanya, pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui kantor pusat maupun kantor cabang, badan usaha anggutan niaga berjadwal. “Tidak di bandara,” katanya.Wajib memastikan calon penumpang memenuhi kriteria bebas Covid-19.Pihaknya juga akan menyesuaiakan penerbangan dengan rute yang sudah disetujui dengan menyesuaikan waktu oprasional bandara. “Pelaksaan penerbangan angkutan udara berjadwal pada wilayah Jabotabek danPenerapan tarif bartas atas sesuai aturan,” paparnya.Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menerbitkan SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.Melalui surat itu, Gugus Tugas sekaligus menunjukkan ketegasan pemerintah terkait upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut terkait mudik.“Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!,” tegas Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (6/5) lalu.Kemudian adanya keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung Gugus Tugas Daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.“Seperti seorang pejabat TNI tidak diperkenankan istrinya ikut ke lokasi penugasan. Tentunya kehadiran istri penting karena menyangkut serah terima jabatan di lingkunan TNI, ini pun juga terganggu,” jelas Doni.Pemerintah juga tidak ingin kemudian mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak juga terhambat. Kebutuhan dasar masyarakat harus dapat terpenuhi dengan mudah sehingga masyarakat juga terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh.“Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kita ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Demikian juga, masyarakat harus dijamin kebutuhan untuk mendapatkan gizi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, agar bisa lekas sembuh dari Covid-19, termasuk juga bisa menghindari, supaya tidak terpapar Covid-19,” ujar Doni.Lebih lanjut, pelayanan fungsi ekonomi penting, seperti halnya bahan dasar APD, yang perlu didatangkan dari luar negeri. Kemudian, reagen untuk PCR Test. Kemudian juga, masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya, seperti halnya mesin PCR.Dalam hal ini, Gugus Tugas memberikan pengecualian untuk bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 di antaranya; Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN, Lembaga Usaha, NGO yang semuanya berhubungan dengan penanganan COVID-19. Termasuk bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan serta repatriasi WNI yang kembali ke tanah air.“Siapa yang dikecualikan? Antara lain aparatur sipil negara, TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, pengecualian kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dunia dan sakit keras,” tutur Doni.Ada pun sejumlah syarat yang harus dipenuhi kepada mereka yang dikecualikan dari larangan bepergian adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor.Bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan COVID-19 tetapi tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah.Selain itu, mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan.“Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” katanya. (mrf/nha)
Sumber: Samarinda Pos

Baca Juga :  Pantau Hilal di Menara Asmaul Husna

Leave A Reply