19 Perusuh Tersangka

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

KARANG ASAM. Tindak tegas pada pembuat kericuhan dibuktikan Tim Macam Borneo —julukan Satreskrim Polresta Samarinda— terhadap perusuh di kompleks rumah dan perkantoran di Jalan Tantina, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang.Sebanyak 49 orang yang merupakan oknum anggota organisasi masyarakat (Ormas) dari Kutai Kartanegara (Kukar) yang diamankan. Mereka melakukan pengrusakan pada rumah sekaligus kantor PT Putra Tanjung. Mereka yang diamankan pun menjalani pemeriksaan secara maraton.Hasilnya 19 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka mendapat tiga tuduhan sekaligus. Yakni, kepemilikan senjata tajam (Sajam), ancaman kekerasan, dan pengrusakan.Dengan rincian, 12 orang karena sajam, 6 orang ancaman kekerasan, dan 1 orang pengrusakan. “Sedangkan sisanya saksi,” beber Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Budiman, melalui Kasat Reskrim, Kompol Damus Asa, kemarin (10/5).Selain 19 orang yang statusnya telah ditingkatkan menjadi penyidikan, sebelumnya Satresnarkoba Polresta Samarinda juga melakukan tes urine pada seluruh orang yang diamankan. Hasilnya 13 orang positif mengkonsumsi narkoba. Rinciannya, 6 orang tersangka juga diproses karena kepemilikan sajam. “Sisanya 7 orang diproses Satresnarkoba karena tes urinenya positif narkoba,” ujar Damus.Sementara itu, terkait dengan adanya dugaan penyekapan serta motif di balik penyerangan masih didalami polisi, yang terus memintai keterangan saksi-saksi.Kata Damus, dari para pelaku juga diamankan sejumlah barang bukti. Yakni 16 sajam, 6 mobil dan 19 motor. “Juga kaca meja yang dirusak,” tutur Damus.Tindakan polisi itu sendiri ditegaskan Damus, merupakan komitmen polisi dalam menjaga situasi Kamtibmas serta respons cepat atas laporan masyarakat.Sementara itu, Ketua Umum Remaong Koetai Berjaya Kesultanan Kutai Ing Martadipura, Hebby Nurlan Arafat mengatakan, kedatangannya dan anggotanya itu karena mendapat kuasa dari salah satu kerabat kesultanan untuk menagih utang piutang.“Mereka kerja borongan proyek pengecatan perpustakaan sekitar 4 bulan lalu tidak ada pembayaran. Padahal pekerjaan sudah selesai. Artinya kita maju karena kita benar dan menuntut hak, ya walaupun berakhir seperti ini tapi inilah proses,” kata Hebby.Dijelaskan Hebby, sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan sebelumnya sekitar 7 hari lalu.“Dan kami sudah ada surat kuasa. Dalam surat perjanjian jumlahnya kurang lebih Rp 80 juta. Pertemuan pertama itu antara sesama penasehat hukum, dan disepakati di angka 60 juta, tapi perusahaan (PT Putra Tanjung) hanya ingin membayar Rp 25 juta dan itu yang menjadi tarik ulur,” tandasnya.Pernyataan Hebby itu dibantah Kuasa Hukum PT Putra Tanjung, Sujanlie Totong. Kata Sujanlie, Rp 25 juta itu hanya sebagai uang kebijaksanaan.“Karena mereka bilang enggak bisa makan,” tutur Sujanlie dikonfirmasi melalui sambungan telepon.Sujanlie menjelaskan, dalam pengerjaan pengecatan itu pekerja dihitung berdasarkan volume.“Kita tahu jika kerjaan dinas seiring perjalanan ada perubahan anggaran. Memang dari volume yang tertera itu dikasih dari dinas dan dari konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Tapi ternyata seiring perjalanan, pekerjaan tidak sesuai karena adanya perubahan anggaran,” jelas Sujanlie.Sujanlie mengakui pihaknya sebenarnya sudah bayar dan sudah dikasih. Malah sebenarnya uang yang diberikan lebih.“Tapi mereka selalu berdasarkan kontrak. Kalau kami berkata berdasarkan kontrak kita, di dinas itu pekerjaannya tidak sampai full dan itu pun mereka sudah ada pekerjaan belum selesai mereka tinggal.Kita hampir kena pinalty karena dan harus mencari pekerja lain untuk menyelesaikan proyek itu,” katanya.(oke/nha)
Sumber: Samarinda Pos

Baca Juga :  Wali Kota: Tetap di Rumah, Tetap Ibadah
Share.

Leave A Reply